TEORI RUDOLF HERBELE TENTANG GERAKAN SOSIAL

*Muh. Mujibur Rohman

Rudolf Herbele mendefinisikan gerakan sosial sebagai usaha-usaha kolektif untuk mencapai perubahan dengan tujuan-tujuan tertentu dan cara-cara tertentu. Contohnya antara lain kekerasan, demonstrasi, revolusi dan dengan gerakan menuju masyarakat yang diangankan (utopia). Rudolf Herbele juga membagi karakteristik gerakan sosial ke dalam tiga bagian. Bagian pertama mengenai bentuk organisasi suatu gerakan sosial. Bagian kedua mengenai tahap-tahap gerakan sosial. Sedangkan bagian ketiga mengenai dasar terbentuknya suatu gerakan sosial.

TEORI DUALISME EKONOMI DAN DINAMIKA SEJARAH EKONOMI INDONESIA 

*Muh. Mujibur Rohman

Sejarah ekonomi Indonesia abad ke-19 dan 20, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan baru di bidang ekonomi yang dilaksanakan pemerintah kolonial untuk meningkatkan eksploitasi di tanah jajahan. Campur tangan pemerintah terhadap ekonomi kolonial terpusat di Jawa secara ekstrem di abad ke-19 dan tetap cenderung ke Jawa selama paruh pertama abad ke-20. Hal ini disebabkan Jawa merupakan pusat adminstrasi dan politik dari koloni yang menampung penduduk Eropa terbesar di kepulauan nusantara. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial adalah sistem tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa di daerah-daerah memperlihatkan hasil dan dampak yang berbeda-beda. Sistem tanam paksa di Sumatera Barat telah melahirkan stagnasi ekonomi dalam masyarakat Minangkabau dan kemacetan politik pada dasawarsa terakhir abad ke-19. Di pulau Jawa, pelaksanaan sistem ini telah mendorong suatu pertumbuhan yang mantap di bidang ekspor. Jawa makin terlibat dalam hubungan internasional.

PERJANJIAN RENVILLE

(Latar belakang, Kronologi, dan Dampaknya bagi perjuangan bangsa Indonesia)

Bag.3

*Muh. Mujibur Rohman

• Dampak Perjanjian Renville

Perjanjian Renville membawa dampak di dalam tubuh Republik, antara lain di bidang politik, militer dan sosial. Penandatanganan perjanjian Renville menimbulkan suatu krisis kabinet. Dari adanya Agresi Militer I dengan hasil diadakannya Perjanjian Renville menyebabkan jatuhnya pemerintahan Amir Sjarifuddin. Seluruh anggota yang tergabung dalam kabinetnya yang terdiri dari anggota PNI dan Masyumi meletakkan jabatan ketika Perjanjian Renville ditandatangani, disusul kemudian Amir sendiri meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 23 Januari 1948 dan sesudah itu mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang menjadi oposisi dari pemerintahan Hatta. Dengan pengunduran dirinya ini dia mungkin mengharapkan akan tampilnya kabinet baru yang beraliran komunis untuk menggantikan posisinya. Harapan itu menjadi buyar ketika Soekarno berpaling ke arah lain dengan menunjuk Hatta untuk memimpin suatu “kabinet presidentil” darurat (1948-1949), dimana seluruh pertanggungjawabannya dilaporkan kepada Soekarno sebagai Presiden.

PERJANJIAN RENVILLE

(Latar belakang, Kronologi, dan Dampaknya bagi Perjuangan Bangsa Indonesia)

Bag.2

*Muh. Mujibur Rohman

• Kronologi Perjanjian Renville

Perundingan Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin Harahap, yang anggotanya antara lain Agus Salim dan Achmad Soebardjo. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

PERJANJIAN RENVILLE

(Latar belakang, Kronologi, dan Dampaknya bagi Perjuangan Bangsa Indonesia)

Bag.1

*Muh. Mujibur Rohman

• Situasi dan Latar Belakang Perjanjian Renville

Munculnya perjanjian Renville didahului peristiwa pengingkaran Perundingan Linggarjati oleh pihak Belanda yang dilanjutkan oleh agresi militer pertama tanggal 21 Juli 1947. Sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sudah memutuskan bahwa mereka harus menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan (Ricklefs, 2005).

Sebelum agresi dilakukan, pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi:

1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;

2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;

3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda;

4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah   republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama); dan

5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor

IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL DALAM PUSARAN SEJARAH

Oleh M. Mujibur Rohman

Nasionalisme dan integrasi nasional memiliki interelasi dan interdepedensi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, eksistensinya secara historis tidak bisa dilepaskan dari perbincangan tentang nasionalisme. Sebagai sebuah identitas yang sebagian dari sejarahnya melekat pada dialektika yang dibentuk oleh kehadiran kolonialisme barat, nasionalisme mnenjadi nilai pokok yang menghiasi sejarah Indonesia. Menurut Eric Hobsbwam dalam Brotherhood of Young Europe disebutkan bahwa “rasa kebangsaan itu bersifat sakral, yang merupakan bagian dari misi khusus setiap umat manusia yang terkait erat dengan upaya setiap orang untuk mengisi misi umum kemanusiaannya”.