Revolusi Sosial di Sumatra Utara

                                               Revolusi Sosial di Sumatra Utara

Sebelum meletus Revolusi Sosial, di Sumatra Utara terdapat realitas yang kompleks dalam bidang sosial, politik maupun militer. Secara menyeluruh dan umum, dari pendudukan Jepang di daerah ini lahir sebuah kekuatan baru, yaitu pemuda. Para pemuda ini bersedia berjuang, berdisiplin, secara pokok mempunyai pengetahuan kemiliteran dan organisasi dalam batas-batas tertentu memiliki kesadaran nasional yang tinggi. Pada saat proklamasi kemerdekaan semakin mendapat sambutan, terutama oleh para pemuda, para sultan beserta para bangsawannya justru bersikap lain. Para sultan lebih mengharapkan kembalinya kekuasaan Belanda karena dengan hal ini dapat menjamin status quo mereka.

Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya revolusi sosial di Sumatra Utara.

            Pada kurun waktu tersebut realitas sosial dan politik di Sumatra Utara diwarnai dengan semaikin meningkatnya pengaruh dan kekuatan golongan kiri atau kaum komunis. Orang-orang komunis ini mulai menginfiltrasi kesatuan bersenjata dan birokrasi pemerintahan di Sumatra Utara. Dengan maksud menyusun kepemimpinan pemuda dan mengkoordinasi aksi-aksi revolusioner di wilayah Sumatra Utara, maka kaum komunis Sumatra Utara mendirikan Markas Agung. Para tokoh utama komunis, yang turut berperan dalam revolusi sosial di Sumatra utara antara lain Xarim M.S. (orang komunis sejak 1920 dan eks-Digulis, kemudian menjadi ketua Partai Komunis Indonesia Sumatera); Nathar Zainuddin (anggota biro khusus PKI, Arsitek semua gerakan dari markas agung); Mr. Luat Siregar (Wakil ketua PKI Sumatera); Yunus Nasution (Ketua PKI Sumatera Utara, penggerak “Revolusi sosial” dan menjadi residen Sumatra Utara). Realitas lain yang dapat dilihat pada waktu itu adalah meningkatnya pembentukan laskar-laskar rakyat oleh para pemuda. Jika dilihat secara keseluruhan pada hari-hari pertama revolusi di Sumatra Utara dan hubungan antara pemerintah dan laskar-laskar bersenjata, maka situasi didominasi oleh peranan laskar-laskar. Laskar-laskar rakyat yang terkuat adalah Barisan Harimau Liar yang berafiliasi dengan PNI Sumatra Utara serta barisan Pesindo yang berafiliasi dengan PKI.

            Secara garis besar, Revolusi Sosial yang terjadi di Sumatra Utara dilatarbelakangi oleh faktor-faktor seperti :

1.  Sikap dingin terhadap kehadiran Republik pada diri Sultan dan bangsawan lokal pada umumnya, tidak dapat diterima oleh gerakan-gerakan pemuda. Hal ini menjadikan para pemuda ingin menggulingkan kekuasaan elite lokal karena menganggap mereka sebagai “kaki tangan NICA” serta anti republic. Hal ini diperkuat perasaan dendam masa lalu bahwa kaum elite lokal sering menjadi antek-antek kekuasaan kolonial dan turut  menyengsarakan rakyat.

2. Adanya motif untuk merebut kekuasaan dari yang dilakukan oleh golongan kiri. Kaum komunis menyebarkan propaganda bahwa semua yang berbau “kerajaan” dan “kapitalis asing” harus disingkirkan. Mereka juga berkeinginan untuk mengambil alih semua perkebunan dan harta kaum feodal serta kapitalis asing.

            Dengan berlatar belakang tersebut, maka tanggal 3 Maret 1946, tengah malam, meletuslah “Revolusi Sosial” secara serentak di seluruh Sumatera Utara. Dipelopori oleh Pesindo /PKI, istana-istana diserbu dan dirampok, beberapa orang raja dan kaum bangsawan serta kaum intelektual ditangkap dan dibunuh. Dalam kesempatan ini, dendam pribadi turut berbicara. Lawan atau seteru bisa dianggap “kaki tangan NICA” dan dibunuh.  Konstelasi revolusi sosial ini menjadi rumit karena terdapat gerombolan perampok dan bandit turut serta dalam gerakan ini hanya untuk menjarah dan mendapakan harta kerajaan. Revolusi sosial ini menimbulkan ekses pembunuhan massal, perampokan istana dan rumah para bangsawan, dan pemerkosaan wanita. Tetapi terdapat ironi dari peristiwa ini. Beberapa dari algojo pembunuhan massal komunis dalam drama revolusi sosial seperti Mandor Yang Wijaya (pembunuh pujangga Amir Hamzah), Yunus Nasution, Saragih Ras, pimpinan Barisan Harimau Liar yang kemudian ditangkap dan divonis pengadilan, pada masa kabinet Mr. Amir Sjarifuddin I  mereka mendapatkan keringanan seperti dibebaskan dari penjara atau perkara mereka di deponir.